Pantocrator

Pantocrator
Dominus Iesus

Saturday, June 13, 2009

Konstelasi Agama di Rusia: Politisi Manfaatkan SARA

Ancaman terbesar multikulturalisme Rusia bukan datang dari konflik bernuansa agama, tetapi justru dari serangan dan gelombang fasisme ultranasionalis yang marak sejak runtuhnya Soviet akhir 1980-an.

Banyak pengamat menduga, kelompok ekstremis yang jumlahnya puluhan dan anggotanya diperkirakan tak kurang dari 70.000 di seluruh Rusia sengaja dibiarkan dan dimanfaatkan oleh segelintir politisi Kremlin, termasuk Boris Yeltsin dan Vladimir Putin, untuk mempertahankan kekuasaan, kekayaan, dan pengaruhnya di Rusia. Dalam laporan Mei lalu, Komisi Amerika Serikat mengenai Kebebasan Beragama Internasional yang didukung Kongres kembali menempatkan Rusia dalam daftar watch list , bersama 10 negara lain. Termasuk, antara lain, sejumlah negara bekas Uni Soviet di Asia Tengah, seperti Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, dan Belarusia, selain juga China, Korut, dan Arab Saudi.

Salah satu argumen dimasukkannya Rusia dalam watch list adalah Pembentukan Dewan Pakar Studi Religi (Expert Religious Studies Council) oleh Kementerian Kehakiman Rusia belum lama lalu. Dewan ini dinilai memiliki wewenang berlebihan untuk menginvestigasi organisasi agama, termasuk aktivitas dan literatur- yang mereka terbitkan, karena dugaan ekstremisme.

Ketua Dewan ini, Alexander Dvorkin, dikenal sangat antisekste. Wakilnya, Roman Silantyev, pernah menulis artikel yang sangat tendensius menyerang Islam radikal, dan di antara anggotanya ada lima anggota gereja ortodoks yang sangat vokal menyerang agama Protestan. Laporan ini juga mendesak Pemerintah AS agar menekan Rusia untuk membubarkan Dewan tersebut.

”Konstitusi memang menjamin kebebasan beragama dan pemerintah secara umum menghormati ini dalam praktiknya, tetapi dalam beberapa kasus, restriksi diberlakukan pada kelompok-kelompok agama tertentu. Konstitusi juga mengatur kesetaraan semua agama di depan hukum dan pemisahan gereja dengan negara, tetapi pemerintah sendiri sering tak menjalankan ini,” demikian laporan yang diedarkan di Kedubes AS Moskwa.

Mereka juga mengkritik diskriminasi berupa larangan bagi warga Muslim untuk bergabung dalam militer, tak memberi mereka kesempatan menjalankan ibadah salat lima waktu atau pilihan menu makanan halal di lokasi kerja. Juga disoroti sentimen antisemistis dan kebencian terhadap Katolik Roma dan agama Kristen non-ortodoks.

Isi laporan memunculkan reaksi kemarahan di pihak pemerintah dan gereja ortodoks Rusia. Mereka menyebut tudingan tersebut tak berdasar. Indonesia sendiri pernah dimasukkan daftar ini bersama Azerbaijan, Belarus, Israel, Turki, Brunei, Malaysia, dan Pakistan tahun 2005.

Dimanfaatkan

Sejumlah kalangan aktivis menuduh Pemerintahan Rusia di bawah Putin dan presiden yang sekarang, Dmitry Melvedev, berada di belakang langkah para penegak hukum, terutama di wilayah selatan Rusia, yang menjadikan Muslim sebagai target tudingan sebagai pelaku aksi terorisme dan ekstremisme. Sekitar 25 juta dari 142 juta penduduk Rusia adalah Muslim. Mereka terkonsentrasi di provinsi-provinsi bagian selatan Kaukasus, termasuk Chechnya, Ingushetia, dan Dagestan; di samping juga Tatarstan dan Bashkortostan, yang berada tak jauh dari Sungai Volga.

Penempatan Muslim sebagai target penyelidikan dimulai sejak peristiwa pengepungan teater Dubrovka di Moskwa (2002) dan penyanderaan sekolah di Beslan (2004). Serangan teroris yang melibatkan Islam militan itu menewaskan sekitar 500 orang.

Aleksei Malashenko dari Program on Religion, Society and Security Carnegie Moscow Center mengungkapkan, isu perang melawan ektremisme agama dipakai sebagai alat efektif bagi pejabat untuk memperkokoh posisinya, termasuk Yeltsin dan Putin. Yeltsin memperoleh popularitas dengan meredam pemberontakan di Chechnya pertengahan 1990-an. Perang di wilayah sama 1999 mengantar Putin ke tampuk kekuasaan melalui operasi kontrateroris terhadap pemberontak Chechnya.

Sebagian jurnalis dan aktivis oposisi sudah lama mencurigai sentimen rasisme ini dipicu pihak tertentu yang diuntungkan oleh bangkitnya sentimen nasionalisme di Rusia.

Menurut Aleksei, pecahnya dua kali perang di Chechnya (1994-1996 dan 1999) dan serangkaian serangan teroris di sejumlah wilayah Rusia semakin memunculkan kebencian terhadap kaum Chechens dan etnis Kaukasus lainnya. Opini publik berkembang ke arah kebencian pada etnis Ukraina, Georgia, Polandia, dan Moldova yang dianggap ikut berperan dalam revolusi di sejumlah negara tetangga Rusia. Sikap bermusuhan juga diarahkan kepada pendatang dari Estonia, Latvia, dan Lituania sebagai balasan sikap prejudice dan diskriminasi terhadap minoritas Rusia di negara-negara Baltik tersebut. Aleksei membagi wilayah Rusia dalam kaitan dengan Islam menjadi tiga, yakni wilayah di mana Muslim merupakan mayoritas, wilayah di mana Muslim merupakan minoritas tetapi bersatu dan solid, serta wilayah di mana Muslim relatif jarang. Wilayah di mana Muslim adalah mayoritas terutama ada di Kaukasus Utara.

Untuk wilayah yang berbeda, ditempuh pendekatan berbeda pula, sesuai kepentingan pemerintahan federal. Pada era pasca-Soveit, pemerintahan Rusia di bawah Putin menuntut adanya loyalitas para pemimpin Muslim pada negara, dengan menyubordinatkan kepemimpinan Muslim di bawah kepemimpinan negara. Secara umum, di bawah sistem politik yang ada sekarang, negara bisa dikatakan berhasil dalam mempertahankan kontrol terhadap sebagian besar komunitas Muslim.

Kendati demikian, kelompok oposisi politik berbasis agama bisa dikatakan tetap tak tersentuh dan mereka terutama terkonsentrasi di Kaukasus Utara.

Tuntutan pemisahan diri juga tak pernah surut di wilayah-wilayah Kaukasus Utara ini, sejalan dengan kian meningkatnya derajat otoriterisme dalam sistem politik Rusia, kurang seriusnya reformasi ekonomi, dan kian melebarnya kesenjangan kaya-miskin. ”Sampai sekarang ini kita masih belum tahu bagaimana mengatasi masalah di Kaukasus Utara dan kawasan Muslim lain yang penduduknya kelewat padat bergantung pada pertanian dan menghadapi kemiskinan ekstrem,” ujar analis, Maksim Sokolov. (TAT)

Jumat, 12 Juni 2009 | 06:09 WIB

Source:http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/06/12/06091949/politisi.manfaatkan.sara

No comments: