Refleksi Satu Dekade Ensiklik Paus Fransiskus “Laudato Si’”

 Ekologi Integral dan Urgensi Moral Pembangunan:

Sebuah Analisis Komprehensif Laudato Si’ dalam Konteks Indonesia dan Global

Oleh Leonard Tiopan Panjaitan, MT, CSRA, CGPS, CPS – 13 January 2026

Konsultan ESG-Keberlanjutan & Produktivitas

Bab 1: Pendahuluan: Krisis Peradaban dan Seruan Profetik Laudato Si’

1.1 Latar Belakang: Jeritan Bumi dan Jeritan Kaum Miskin

            Peradaban manusia modern berada di persimpangan jalan yang menentukan. Di satu sisi, kemajuan teknologi dan industri telah memacu pertumbuhan ekonomi global, mengangkat jutaan orang dari kemiskinan, dan menciptakan konektivitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, di sisi lain, model pembangunan yang diadopsi selama dua abad terakhir telah menuntut biaya yang sangat tinggi: degradasi biosfer yang masif, ketimpangan sosial yang melebar, dan krisis iklim yang kini mengancam eksistensi kehidupan itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, paradoks ini terlihat nyata. Sebagai negara kepulauan yang kaya akan biodiversitas, Indonesia menghadapi tekanan ganda untuk mengeksploitasi sumber daya alam demi pertumbuhan ekonomi - melalui ekspansi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan - sekaligus kewajiban moral dan ekologis untuk melestarikan ekosistem tropis yang krusial bagi stabilitas iklim global.

            Di tengah kegamangan ini, Ensiklik Paus Fransiskus, Laudato Si’: On Care for Our Common Home (Terpujilah Engkau: Tentang Pemeliharaan Rumah Kita Bersama), yang diterbitkan pada tahun 2015, hadir sebagai intervensi intelektual dan spiritual yang monumental. Dokumen ini bukan sekadar teks teologis bagi umat Katolik, melainkan sebuah kritik sosial-ekonomi yang tajam yang ditujukan kepada “setiap orang yang menghuni planet ini”.¹ Paus Fransiskus mengidentifikasi bahwa kerusakan lingkungan dan degradasi sosial bukanlah dua krisis yang terpisah, melainkan satu krisis yang kompleks dan saling terkait. Ia menyebut fenomena ini sebagai “jeritan bumi dan jeritan kaum miskin” (the cry of the earth and the cry of the poor).²

            Kajian ini disusun untuk menggali secara mendalam relevansi Laudato Si’ terhadap tantangan-tantangan kontemporer yang dihadapi Indonesia dan dunia. Analisis ini tidak hanya berhenti pada tataran teoretis, tetapi menukik pada implikasi praktis dalam tata kelola perusahaan, manajemen risiko iklim, penerapan standar Environmental, Social, and Governance (ESG), serta metodologi produktivitas hijau (Green Productivity). Lebih jauh, kajian ini akan mensintesiskan arah pembangunan masa depan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Ajaran Sosial Gereja, menawarkan visi alternatif terhadap paradigma teknokratis yang mendominasi saat ini.

1.2 Kerangka Analisis: Melampaui Paradigma Teknokratis

            Inti dari kritik Paus Fransiskus dalam Laudato Si’ adalah dekonstruksi terhadap apa yang disebutnya sebagai “paradigma teknokratis” (technocratic paradigm). Paradigma ini adalah pola pikir yang mendasari kehidupan ekonomi dan politik modern, di mana realitas dilihat semata-mata sebagai objek yang dapat dimanipulasi tanpa batas untuk tujuan kegunaan, efisiensi, dan profit.¹ Dalam pandangan ini, alam direduksi menjadi sekadar “sumber daya” (natural resources) yang menunggu untuk diekstraksi, dan manusia dinilai berdasarkan kapasitas produksinya. Paus Fransiskus menulis bahwa paradigma ini didasarkan pada “kebohongan tentang ketersediaan barang-barang bumi yang tak terbatas,” yang mengarah pada pemerasan planet ini melampaui batas fisiknya.⁴

            Sebagai antitesis, Gereja menawarkan konsep “Ekologi Integral”. Konsep ini menegaskan bahwa segala sesuatu terhubung (everything is connected).⁵ Krisis lingkungan di Kalimantan atau Papua tidak bisa diselesaikan hanya dengan solusi teknis seperti penanaman kembali pohon atau teknologi penangkap karbon, jika struktur sosial-ekonomi yang menyebabkan deforestasi - seperti ketidakadilan agraria, korupsi perizinan, dan pemiskinan masyarakat adat - tidak diselesaikan. Ekologi integral menuntut pendekatan interdisipliner yang menggabungkan sains, etika, ekonomi, dan spiritualitas untuk memulihkan relasi yang rusak antara manusia dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam ciptaan.

 Bab 2: Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia dalam Teropong Ekologi Integral

2.1 Mitos Pertumbuhan dan Realitas Kerusakan

            Pembangunan berkelanjutan di Indonesia sering kali diterjemahkan dalam kebijakan yang berupaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi (Pro-Growth), pengentasan kemiskinan (Pro-Poor), penciptaan lapangan kerja (Pro-Job), dan pelestarian lingkungan (Pro-Environment). Namun, dalam praktiknya, aspek pertumbuhan ekonomi sering kali mendominasi, dengan lingkungan hidup menjadi korban eksternalitas negatif. Laudato Si’ mengkritik model “pertumbuhan tanpa batas” ini sebagai sebuah ilusi berbahaya. Paus Fransiskus mengingatkan bahwa pasar saja tidak dapat menjamin pembangunan manusia yang integral dan inklusi sosial.¹

            Dalam konteks Indonesia, kritik ini sangat relevan ketika melihat bagaimana hutan hujan tropis dan lahan gambut dikonversi secara masif menjadi monokultur sawit dan lubang tambang. Meskipun sektor-sektor ini menyumbang devisa yang signifikan, biaya tersembunyi (hidden costs) berupa bencana hidrometeorologi, konflik sosial, dan hilangnya keanekaragaman hayati sering kali tidak dihitung dalam PDB nasional. Gereja Katolik menekankan bahwa “pembangunan otentik harus memiliki karakter moral,” yang menghormati pribadi manusia dan dunia di sekitarnya.⁶ Oleh karena itu, pembangunan yang mengorbankan hak-hak masyarakat lokal dan integritas ekosistem tidak dapat disebut sebagai kemajuan sejati.

2.2 Pengelolaan Alam vs. Perambahan Agresif: Studi Kasus Sawit dan Tambang

            Sektor kelapa sawit dan pertambangan merupakan dua pilar ekonomi Indonesia yang sekaligus menjadi sumber utama konflik ekologis dan sosial. Laudato Si’ memberikan kerangka etis untuk mengevaluasi fenomena ini, bukan dengan menolak pemanfaatan alam, melainkan menolak cara-cara eksploitatif yang “merampas” masa depan.

 2.2.1 Deforestasi dan Hilangnya Biodiversitas

            Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kalimantan dan Sumatera telah menyebabkan fragmentasi habitat satwa liar dan penurunan kualitas ekosistem secara drastis. Laudato Si’ secara spesifik menyebutkan bahwa “hilangnya hutan dan hutan rimba berarti hilangnya spesies yang mungkin menjadi sumber daya masa depan yang sangat penting, tidak hanya untuk makanan tetapi juga untuk penyembuhan penyakit dan berbagai kegunaan lainnya”.⁶ Di Kalimantan Tengah, data menunjukkan bahwa transformasi lahan menjadi perkebunan sering kali mengabaikan fungsi ekologis kawasan, memicu banjir tahunan yang semakin parah.⁷

2.2.2 Konflik Agraria dan Hak Masyarakat Adat

            Lebih dari sekadar isu lingkungan, ekspansi sawit dan tambang di Indonesia adalah isu keadilan sosial. Laporan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat dan institusi Gereja menunjukkan pola konflik agraria yang persisten. Di Kalimantan, konflik lahan antara perusahaan dan komunitas adat sering terjadi karena tumpang tindih perizinan dan pengabaian hak ulayat.⁷

            Mekanisme perizinan yang sering kali tidak transparan dan minim partisipasi masyarakat lokal mencerminkan apa yang disebut Paus Fransiskus sebagai “kekuasaan yang tidak terkendali” dari kepentingan ekonomi atas politik. Masyarakat adat, yang menurut Laudato Si’ harus menjadi mitra dialog utama karena kedekatan mereka dengan tanah, justru sering kali menjadi korban kriminalisasi. “Bagi mereka, tanah bukanlah komoditas, tetapi karunia Tuhan dan leluhur... Namun, di berbagai belahan dunia, mereka ditekan untuk meninggalkan tanah mereka demi memberi jalan bagi pertambangan atau proyek pertanian yang tidak memperhatikan degradasi alam dan budaya” (Laudato Si', 146).

2.3 Respon Profetik Gereja Katolik Indonesia

            Menghadapi tantangan ini, Gereja Katolik di Indonesia tidak tinggal diam. Respons Gereja terartikulasi dalam dua level: level kebijakan institusional oleh Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan level pastoral di keuskupan-keuskupan terdampak.

2.3.1 Penolakan KWI terhadap Izin Tambang

            Pada tahun 2024, ketika Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang memberikan prioritas Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, KWI mengambil sikap tegas dan profetik. Kardinal Ignatius Suharyo dan presidium KWI menyatakan bahwa Gereja Katolik tidak akan mengajukan atau menerima izin tambang tersebut.¹⁰

Alasan di balik penolakan ini sangat mendasar dan berakar pada Laudato Si’:

1.       Mandat Pastoral: Tugas Gereja adalah mewartakan Injil dan melayani umat, bukan berbisnis, apalagi di sektor yang berisiko tinggi merusak lingkungan.¹¹

2.       Solidaritas dengan Korban: Banyak umat Katolik di akar rumput adalah korban dari dampak negatif pertambangan. Menerima izin tambang akan menempatkan Gereja dalam konflik kepentingan moral dan mencederai kredibilitasnya dalam membela kaum marginal.

3.       Integritas Moral: Penolakan ini adalah bentuk kesaksian bahwa tidak semua hal dapat diukur dengan keuntungan materi, sebuah kritik langsung terhadap materialisme pasar.¹²

2.3.2 Seruan Pastoral dari Kalimantan dan Papua

            Di tingkat lokal, para uskup dan komisi Justice, Peace, and Integrity of Creation (JPIC) bergerak aktif, antara lain:

1.       Keuskupan Sintang (Kalimantan Barat): Uskup Samuel Oton Sidin, OFM Cap, penerima penghargaan Kalpataru, telah lama menjadikan pelestarian hutan sebagai bagian integral dari pastoral keuskupan. Ia secara konsisten menolak ekspansi sawit yang merusak hutan adat dan menggalakkan penanaman pohon serta pengelolaan hutan lestari berbasis komunitas.¹³

2.       Keuskupan Agats (Papua): Di wilayah Asmat yang rentan, Uskup Aloysius Murwito dan para imamnya mengeluarkan seruan pastoral menolak tambang dan perkebunan skala besar yang mengancam ekosistem rawa sagu, sumber pangan utama masyarakat setempat. Mereka menegaskan bahwa “tanah adalah ibu” yang tidak boleh dijual.¹⁵

3.       JPIC dan SKP Papua: Laporan dari Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) se-Tanah Papua tahun 2024/2025 secara eksplisit menghubungkan kekerasan militer, pelanggaran HAM, dan ekspansi industri ekstraktif (seperti Food Estate di Merauke). Mereka menyerukan penghentian proyek-proyek yang tidak menghormati hak masyarakat asli Papua dan mendesak pemulihan martabat manusia.¹

Bab 3: Korporasi dan Krisis Iklim: Manajemen Risiko dan Tanggung Jawab Moral

3.1 Pergeseran Paradigma Bisnis Global

            Laudato Si’ tidak anti-bisnis, namun anti terhadap bisnis yang tidak etis. Paus Fransiskus memanggil dunia usaha untuk melihat peran mereka sebagai “panggilan mulia” yang harus diarahkan untuk melayani kesejahteraan umum dan menjaga keberlanjutan planet.¹⁹ Dalam dekade terakhir, seruan ini bertemu dengan realitas finansial baru: perubahan iklim adalah risiko material bagi bisnis.

3.2 Regulasi OJK dan Pengukuran Risiko Iklim

            Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menjadi pionir di antara negara berkembang dalam mengintegrasikan keuangan berkelanjutan. Melalui POJK No. 51/POJK.03/2017, OJK mewajibkan lembaga jasa keuangan dan emiten untuk menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan Laporan Keberlanjutan.²⁰

            Lebih jauh, OJK mengembangkan panduan teknis Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS).²¹ Ini adalah kerangka kerja yang memaksa bank untuk tidak lagi buta terhadap dampak iklim.

1.       Stress Testing (Uji Ketahanan): Bank diminta untuk mengukur dampak risiko fisik (banjir, kenaikan muka air laut) dan risiko transisi (pajak karbon, perubahan teknologi) terhadap portofolio kredit mereka.

2.       Skenario NGFS: OJK mengadopsi skenario dari Network for Greening the Financial System, termasuk skenario “Net Zero 2050” (transisi teratur) dan “Delayed Transition” (transisi mendadak yang kacau). Ini memaksa perusahaan untuk memproyeksikan kelangsungan bisnis mereka hingga tahun 2050.²¹

            Analisis risiko ini sejalan dengan prinsip “kehati-hatian” (precautionary principle) yang ditekankan dalam Laudato Si’, di mana ketidakpastian ilmiah tidak boleh menjadi alasan untuk menunda tindakan pencegahan kerusakan lingkungan.

3.3 Penerapan ESG (Environmental, Social, Governance)

            Penerapan ESG di Indonesia dan global sering kali terjebak dalam formalitas pelaporan. Laudato Si’ menantang perusahaan untuk melampaui kepatuhan administratif menuju integrasi nilai yang substantif.

Tabel 1: Evaluasi Penerapan ESG dalam Terang Laudato Si’

Komponen ESG	Praktik Umum Korporasi	Kritik & Perspektif Laudato Si’	Arah Perbaikan
Environmental (E)	Fokus pada efisiensi energi & pengurangan limbah demi penghematan biaya.	Menolak “eko-efisiensi” yang hanya menunda kerusakan. Menuntut “pertobatan ekologis”.	Transisi total dari energi fosil, bukan sekadar offsetting karbon. Adopsi ekonomi sirkular.
Social (S)	CSR filantropis terpisah dari inti bisnis. Kepatuhan minimum pada hukum perburuhan.	Bisnis harus melayani “martabat manusia”. Menolak budaya “membuang” pekerja demi efisiensi.	Upah layak (living wage), pemberdayaan rantai pasok lokal, penghormatan hak adat (FPIC).
Governance (G)	Transparansi untuk pemegang saham (shareholder).	Transparansi demi “Kesejahteraan Umum” (Bonum Commune). Menolak korupsi yang merusak lingkungan.	Dewan direksi yang paham iklim, pelibatan pemangku kepentingan (stakeholder) luas termasuk komunitas terdampak.

 

Tantangan utama di Indonesia meliputi kurangnya data historis iklim yang akurat, keterbatasan kapasitas SDM, dan budaya bisnis jangka pendek.²³ Namun, peluang investasi hijau (Green Bonds) terus tumbuh, menandakan pergeseran pasar ke arah keberlanjutan.²⁴

 Bab 4: Green Productivity: Menjembatani Efisiensi dan Ekologi

4.1 Kerangka Kerja Green Productivity (APO)

            Asian Productivity Organization (APO) memperkenalkan konsep Green Productivity (GP) sebagai strategi untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kinerja lingkungan. GP menolak dikotomi lama bahwa perlindungan lingkungan akan merugikan profitabilitas. Sebaliknya, GP berargumen bahwa efisiensi lingkungan adalah efisiensi ekonomi.²⁵

Metodologi GP terdiri dari 6 langkah sistematis ²⁶:

1.       Memulai (Getting Started): Membentuk tim GP dan melakukan survei awal (walk-through survey).

2.       Perencanaan (Planning): Identifikasi masalah, analisis keseimbangan material (material balance), dan penetapan target.

3.       Generasi & Evaluasi Opsi: Mencari solusi teknis dan manajerial (misalnya: substitusi bahan, modifikasi proses).

4.       Implementasi: Melaksanakan opsi terpilih berdasarkan prioritas teknis dan ekonomis.

5.       Monitoring & Review: Memantau hasil kinerja lingkungan dan produktivitas.

6.       Keberlanjutan (Sustaining): Mengintegrasikan perubahan ke dalam sistem manajemen perusahaan (ISO 14001, dsb).

4.2 Analisis Kritis: GP dalam Perspektif Laudato Si’

            Meskipun GP menyediakan alat teknis yang sangat baik, Laudato Si’ memberikan kerangka moral agar GP tidak jatuh ke dalam teknokrasi.

1.       Bahaya Teknokrasi: Jika GP hanya digunakan untuk memaksimalkan output dengan input minimal tanpa memperhatikan siapa yang mendapat manfaat, maka ia melanggengkan ketimpangan. Paus Fransiskus mengingatkan, “kecerdasan teknis tanpa hikmat moral dapat menjadi ancaman”.²⁷

2.       Manusia sebagai Pusat: APO sendiri menekankan produktivitas yang “berpusat pada manusia” (human-centered productivity).²⁸ Hal ini sangat selaras dengan Ajaran Sosial Gereja yang menempatkan “martabat kerja” di atas modal. Implementasi GP di pabrik harus memastikan bahwa efisiensi tidak dicapai dengan memeras tenaga kerja atau menciptakan kondisi kerja yang tidak manusiawi (seperti yang sering terjadi di industri fast fashion atau perkebunan).

3.       Inklusivitas Sosial: GP harus diterapkan tidak hanya di perusahaan besar tetapi juga memberdayakan UMKM dan sektor informal (pemulung, petani kecil) dalam sistem daur ulang dan produksi, sesuai dengan rekomendasi APO untuk melibatkan sektor informal dalam manajemen limbah.²⁹

 Bab 5: Arah Pembangunan Masa Depan: Pancasilanomics dan Ekonomi Sirkular

5.1 Ekonomi Sirkular sebagai Model Alternatif

            Model ekonomi linear “ambil-buat-buang” (take-make-dispose) telah terbukti tidak berkelanjutan dan menciptakan budaya “membuang” (throwaway culture) yang dikecam keras oleh Paus Fransiskus.³ Sebagai gantinya, dunia bergerak menuju Ekonomi Sirkular.

            Ekonomi sirkular meniru siklus alam di mana limbah dari satu proses menjadi makanan bagi proses lain. Studi Bappenas dan UNDP menunjukkan potensi luar biasa bagi Indonesia: penerapan ekonomi sirkular di 5 sektor kunci (makanan, tekstil, konstruksi, elektronik, plastik) dapat meningkatkan PDB sebesar Rp 593-638 triliun pada tahun 2030 dan menciptakan 4,4 juta lapangan kerja hijau (green jobs).³¹

            Secara teologis, ekonomi sirkular adalah manifestasi dari “pertobatan ekologis” dalam sistem ekonomi. Ia menghargai materi sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki nilai dan tujuan, menolak pemborosan, dan menuntut tanggung jawab atas jejak yang ditinggalkan.³³

5.2 Pancasilanomics: Ekonomi Jalan Tengah

            Indonesia memiliki landasan filosofis sendiri yang sangat kompatibel dengan Laudato Si’, yaitu Ekonomi Pancasila. Pemikir seperti Arif Budimanta mengistilahkannya sebagai Pancasilanomics. Sistem ini bukanlah kapitalisme liberal maupun sosialisme negara, melainkan sistem ekonomi yang berlandaskan moralitas ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial.³⁴

Tabel 2: Konvergensi Laudato Si’ dan Ekonomi Pancasila

Prinsip Laudato Si’	Prinsip Ekonomi Pancasila	Implikasi Kebijakan
Solidaritas	Gotong Royong	Penguatan Koperasi dan UMKM sebagai soko guru ekonomi, bukan hanya korporasi besar.
Tujuan Universal Harta Benda (Universal Destination of Goods)	Fungsi Sosial Hak Milik (Pasal 33 UUD 1945)	Sumber daya alam (air, tambang) harus dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat banyak, bukan segelintir oligarki.
Opsi bagi Kaum Miskin (Preferential Option for the Poor)	Keadilan Sosial (Sila ke-5)	Kebijakan afirmatif untuk petani gurem, nelayan, dan masyarakat adat dalam akses lahan (TORA).
Ekologi Integral	Ketuhanan & Kemanusiaan	Pembangunan tidak boleh merusak alam karena alam adalah ciptaan Tuhan dan ruang hidup manusia.

5.3 Visi Pembangunan 2030 dan Seterusnya

            Dalam terang analisis di atas, arah pembangunan yang benar bagi Indonesia dan dunia harus mencakup:

1.       Transformasi Paradigma: Meninggalkan obsesi PDB sebagai satu-satunya indikator kemajuan. Mengadopsi indikator kesejahteraan yang komprehensif (Beyond GDP) yang mencakup kesehatan ekosistem dan kohesi sosial.

2.       Moratorium dan Penegakan Hukum: Menghentikan ekspansi izin di hutan alam dan gambut secara permanen. Penegakan hukum yang tegas terhadap pembakar hutan dan korporasi perusak lingkungan tanpa pandang bulu.

3.       Kedaulatan Pangan Lokal: Menggeser fokus dari Food Estate skala industri yang rapuh dan merusak, menuju kedaulatan pangan berbasis pertanian keluarga yang beragam dan adaptif terhadap iklim lokal, sebagaimana diserukan oleh gerakan pangan lokal di Papua.¹⁷

4.       Pendidikan Ekologis: Universitas dan sekolah harus menjadi pusat pembentukan karakter ekologis. Kampus-kampus Katolik di Indonesia (seperti Unika Soegijapranata dan Atma Jaya) yang telah mendeklarasikan diri sebagai Laudato Si’ University harus memimpin dengan contoh nyata dalam manajemen kampus hijau dan kurikulum keberlanjutan.³⁶

5.       Peran Masyarakat Sipil dan Agama: Agama harus terus menjadi suara moral yang kritis. Kolaborasi lintas iman (seperti NU, Muhammadiyah, dan KWI) dalam isu lingkungan harus diperkuat untuk menekan kebijakan yang tidak pro-lingkungan.

 

Bab 6: Kesimpulan

            Ensiklik Laudato Si’ menawarkan lebih dari sekadar nasihat spiritual, yakni memberikan diagnosis yang presisi mengenai penyakit peradaban modern – paradigma teknokratis yang memisahkan ekonomi dari etika dan manusia dari alam. Bagi Indonesia, pesan ini sangat mendesak. Praktik pembangunan yang mengandalkan perambahan hutan agresif untuk sawit dan tambang, yang sering kali disertai kekerasan terhadap masyarakat adat, adalah jalan buntu yang mengkhianati amanat konstitusi dan nilai-nilai luhur Pancasila.

            Jawaban atas tantangan ini terletak pada keberanian untuk melakukan “pertobatan ekologis” secara struktural. Hal ini menuntut integrasi manajemen risiko iklim yang ketat dalam dunia usaha (seperti inisiatif OJK), penerapan produktivitas hijau (APO) yang berkeadilan, dan transisi menuju ekonomi sirkular. Sikap tegas Gereja Katolik Indonesia yang menolak terlibat dalam bisnis pertambangan memberikan teladan moral bahwa integritas dan kesetiaan pada misi perlindungan “Rumah Bersama” harus ditempatkan di atas keuntungan materi.

            Masa depan pembangunan yang benar adalah pembangunan yang memanusiakan manusia dan memuliakan alam. Ini adalah visi ekonomi yang berwajah gotong royong, yang mengakui bahwa kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang, melainkan meminjamnya dari anak cucu kita. Di sinilah Laudato Si’ dan Pancasila bertemu: dalam cita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kelestarian bagi seluruh alam ciptaan.

 

Referensi:

1.       Excerpts from Laudato Si for Discussion in Class,  https://www.scu.edu/media/ethics-center/environmental-ethics/encyclical-handout.pdf

2.       laudato-si-summary.pdf,  https://www.cbcew.org.uk/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/laudato-si-summary.pdf

3.       Summary and Commentary on Laudato Si': the Pope's encyclical on ...,  https://iefworld.org/fl/LaudatoSi_commentary2015.pdf

4.       Introduction to Laudato Si,  https://rcav.org/system/resources/W1siZiIsIjIwMjAvMDgvMDcvMm1rbTN2NjNsdV9BcmNoYmlzaG9wX01pbGxlcl9zX3JlbWFya3NfYXRfdGhlX0xhdWRhdG9fU2lfU3ltcG9zaXVtLnBkZiJdXQ/Archbishop%20Miller%E2%80%99s%20remarks%20at%20the%20Laudato%20Si%20Symposium.pdf

5.       Laudato Si Summary | CAPP-USA,  https://capp-usa.org/2025/03/laudato-si-summary/

6.       Laudato si' (24 May 2015) - The Holy See,  https://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

7.       Konflik Agraria di Perkebunan Kelapa Sawit - SIAR,  https://siar.or.id/2024/02/27/konflik-agraria-di-perkebunan-kelapa-sawit/

8.       KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA: CATATAN REFLEKTIF ...,  https://ejournal.brin.go.id/jmb/article/view/8797

9.       Ekspansi dan Konflik - Kelapa Sawit di Indonesia - KITLV,  https://www.kitlv.nl/assets/files/ind-ekspansi-konflik-kelapa-sawit-di-indonesia-id-fa.pdf

10.   Gereja Katolik Indonesia Menolak Privilese Mengelola Tambang ...,  https://penakatolik.com/2024/06/05/gereja-katolik-indonesia-menolak-privilese-mengelola-tambang-dari-pemerintah-indonesia/

11.   KWI dan PGI Tak Akan Ajukan IUP Tambang - Betahita,  https://betahita.id/news/detail/10322/kwi-dan-pgi-tak-akan-ajukan-iup-tambang.html?v=1718369117

12.   “Laudato Si” Mendorong Gereja Katolik Indonesia Keluar dari Zona ...,  https://www.mirifica.net/laudato-si-mendorong-gereja-katolik-indonesia-keluar-dari-zona-nyaman/

13.   Melihat Keunikan dan Arti Lambang Uskup Samuel Oton Sidin, OFM ...,  https://www.mirifica.net/melihat-keunikan-dan-arti-lambang-uskup-samuel-oton-sidin-ofmcap/

14.   70 Tahun Uskup Sintang, Mgr. Samuel Oton Sidin, OFM Cap,  https://www.hidupkatolik.com/2024/12/15/82101/70-tahun-uskup-sintang-mgr-samuel-oton-sidin-ofmcap-beharap-bisa-terus-berkarya.php

15.   Bupati, Uskup dan Para Pastor Sepakat Memajukan Asmat,  https://www.asmatkab.go.id/article/bupati-uskup-dan-para-pastor-sepakat-memajukan-asmat

16.   Gereja Katolik Manggarai Tolak Tambang | Mirifica News,  https://www.mirifica.net/gereja-katolik-manggarai-tolak-tambang/

17.   SKP Se-Tanah Papua Desak Negara Hentikan Kekerasan Dan ...,  https://jubi.id/rilis-pers/2025/skp-se-tanah-papua-desak-negara-hentikan-kekerasan-dan-pulihkan-martabat-kemanusiaan/

18.   SKP Gereja Katolik Se-Tanah Papua Keluarkan Seruan Pastoral ...,  https://www.katolikana.com/2024/08/23/skp-gereja-katolik-se-tanah-papua-keluarkan-seruan-pastoral-agar-masyarakat-asli-papua-dilindungi/

19.   VOCATION of the BUSINESS LEADER: A REFLECTION - Uniapac,  https://uniapac.org/wp-content/uploads/2019/11/The-Vocation-of-Business-Leader-ENG.pdf

20.   Evaluating ESG Profile on Firm Performance - OJK,  https://ojk.go.id/id/data-dan-statistik/research/working-paper/Documents/OJK_WP.18.07.pdf

21.   banking climate risk management and scenario analysis 2024 - OJK,  https://ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Climate-Risk-Management-Scenario-Analysis-CRMS-2024/Book%202_Technical%20Guidebook%20CRMS%20OJK%202024.pdf

22.   banking climate risk management and scenario analysis - OJK,  https://ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Climate-Risk-Management-Scenario-Analysis-CRMS-2024/Book%201_General%20Guidebook%20CRMS%20OJK%202024.pdf

23.   Penerapan ESG di Indonesia: Tantangan dan Harapan (2024),  https://dpkapindojaktim.com/penerapan-esg-di-indonesia-tantangan-dan-harapan-2024/

24.   Peluang dan Tantangan Investasi Berbasis ESG di Indonesia,  https://mediaasuransinews.co.id/market/peluang-dan-tantangan-investasi-berbasis-esg-di-indonesia/

25.   Green Productivity - APO,  https://www.apo-tokyo.org/p_glossary/green-productivity-3/

26.   Green Productivity methodology - APO,  https://www.apo-tokyo.org/p_glossary/green-productivity-methodology/

27.   Pope Francis' Critique of the 'Technocratic Paradigm' - ISCAST,  https://iscast.org/wp-content/uploads/2024/04/01-Roberts-talk.pdf

28.   Human-centred approach to increasing workplace productivity,  https://www.ilo.org/publications/human-centred-approach-increasing-workplace-productivity-evidence-asia

29.   Asian Productivity Organization's Green Productivity Initiative,  https://sdgs.un.org/partnerships/asian-productivity-organizations-green-productivity-initiative

30.   Lenten Reflection: Transitioning to a Circular Economy,  https://nazareth.org/lenten-reflection-living-a-circular-economy/

31.   circular economy in indonesia,  https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/02/Executive-Summary-The-Economic-Social-and-Environmental-Benefits-of-a-Circular-Economy-in-Indonesia.pdf

32.   the economic, social, and environmental benefits of a,  https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/02/Full-Report-The-Economic-Social-and-Environmental-Benefits-of-a-Circular-Economy-in-Indonesia.pdf

33.   Integrating Circular Economy and Laudato Si': A Christian ... - MDPI,  https://www.mdpi.com/2077-1444/16/3/326

34.   Penerapan Sistem Ekonomi Pancasila Dalam Mendorong ...,  https://www.kemenkopmk.go.id/penerapan-sistem-ekonomi-pancasila-dalam-mendorong-pembangunan-manusia-indonesia

35.   (PDF) Struktur Ekonomi Pancasila (Pancasilanomics) - ResearchGate,  https://www.researchgate.net/publication/381151402_Struktur_Ekonomi_Pancasila_Pancasilanomics

36.   Laudato Sí Action Platform,  https://ius-sdb.com/laudato-si-action-platform/

37.   (PDF) The Implementation of LAUDATO SI as the Embodiment of ...,  https://www.researchgate.net/publication/385702869_The_Implementation_of_LAUDATO_SI_as_the_Embodiment_of_Integral_Ecology_in_Atma_Jaya_Yogyakarta_University